KKP Segel 4,7 Ton Ikan Impor Ilegal di Batam

oleh
Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, memimpin penyegelan 4,7 Ton Ikan impor ilegal asal Tiongkok dan Malaysia. (Foto : Ist)

Sijori News, Batam — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan sebanyak 4,748 ton ikan impor ilegal asal Tiongkok dan Malaysia, yang tidak dilengkapi dengan persyaratan impor sesuai ketentuan di Kota Batam.

Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, yang memimpin operasi pengawasan importasi ikan di Batam, mengatakan, ada 4,25 ton ikan makerel asal Tiongkok dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia, telah dilakukan penyegelan di Cold Storage PT SLA dan di PT ATN.

“Sebanyak 4,25 ton ikan makerel asal Tiongkok di Cold Storage PT SLA dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia di PT ATN, ” kata Adin, melalui keterangan resminya, Minggu, 5 Juni 2022.

Adin juga menyebutkan, bahwa kedua komoditas perikanan tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi Persetujuan Impor (PI) dan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate).

BACA JUGA :   5 Kru Kapal Dumai Line 5 Alami Luka Bakar dan 1 Meninggal Dunia di Batam

“Indikasinya produk ini masuk secara ilegal, dan sudah ada yang beredar di masyarakat,” ungkap Adin.

Dikatakannya, bahwa 4,748 ton ikan impor ilegal tersebut saat ini dalam pengawasan jajaran Pangkalan PSDKP Batam, bahkan telah dilakukan penyegelan.

Hal tersebut merupakan upaya menghentikan dan mencegah agar ikan ilegal tersebut tidak beredar di masyarakat.

“Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kami, seluruhnya sudah kami segel sebagai upaya melindungi masyarakat dari komoditas perikanan yang masuk tidak sesuai ketentuan,” papar Adin.

Terkait temuan tersebut, Adin menegaskan, bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang importasi komoditas perikanan mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan.

BACA JUGA :   Hari Ini, PLN Tanjung Pinang Kembali Lakukan Pemadaman

Untuk itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini akan diusut sampai ke akar-akarnya.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Trenggono, kami akan tindak lanjuti temuan ini, agar tidak mengganggu iklim usaha perikanan dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut Adin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini terus mendalami kasus tersebut. Ia menengarai praktik importasi komoditas perikanan secara ilegal ini telah berlangsung lama.

“Sedang kami dalami posisi kasusnya dan tidak menutup kemungkinan kami akan kembangkan lebih lanjut,” terang Adin.

Sebagaimana diketahui, kebijakan impor komoditas perikanan memang dilaksanakan secara ketat untuk melindungi industri dalam negeri dan nelayan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Trenggono juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021, yang salah satunya mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), termasuk bagi usaha importasi komoditas perikanan. (Rhiz)

BACA JUGA :   Jadwal Padam PLN Tanjung Pinang, Jumat 27 Mei 2022

No More Posts Available.

No more pages to load.